Namun demikian tiga kementerian (Kementerian Keuangan, Kementerian PDTT, Kementerian Dalam Negeri) telah menerbitkan surat edaran bersama yang salah satu poinnya memuat solusi dari permasalahan yang dialami Desa yang tidak dapat mencairkan DD Tahap II.
“Ada edaran terbaru terkait solusinya, walaupun solusi itu sepenuhnya tidak menyelesaikan masalah. Solusinya yaitu biaya kegiatan non earmark yang terlanjur dikerjakan diambil dari dana ketahanan pangan jikalau dana itu belum cair ke posnya. Tapi kalau sudah cair ke posnya tidak menyelesaikan masalah terkait pembiayaan kegiatan nor Earmark yang terlanjur dikerjakan,” ungkapnya
Solusi berikutnya yakni biaya kegiatan non earmark diambil dari dana Desa sumber sumber lain.
Lebih lanjut, dibalik solusi yang diedarkan tiga kementerian pada surat edaran menyampaikan penegasan bahwa,segala pembiayaan terkait kegiatan non earmark pada DD Tahap II tidak boleh dianggarkan ulang di tahun 2026.
