Ia menambahkan di tengah situasi global yang makin pragmatis dan nasionalistik sempit, ajaran Bung Karno yang menempatkan keadilan sosial dan solidaritas antarmanusia sebagai prinsip dasar bernegara bisa menjadi tawaran alternatif yang membumi.
Satu hal, Ketua Umum PA GMNI juga melihat ada potensi situasi gelap bagi bangsa Indonesia. Arief menggarisbawahi bahwa saat ini Indonesia sedang memasuki siklus sejarah 20 hingga 30 tahunan yang selalu diwarnai guncangan besar. Mulai dari Kemerdekaan 1945, jatuhnya Orde Lama 1966, Reformasi 1998, hingga ketidakpastian politik setelah Pemilu 2024. Maka itu diperlukan kehati-hatian bersama.
“Kalau kita tidak hati-hati betul, kita akan menghadapi itu. Kita perlu khawatir dan mengharapkan ada kesadaran bersama seluruh stakeholder. Tidak hanya eksekutif, legislatif dan yudikatifnya. Tapi seluruh komponen bangsa mempunyai kepedulian bersama untuk bersatu membawa kebesaran Indonesia,” imbuhnya.
Karena itu, Ketua Umum PA GMNI mengajak seluruh alumni GMNI untuk tidak terjebak dalam romantisme sejarah, melainkan menjadikan nilai-nilai ideologis sebagai panduan konkret dalam bertindak. Serta terus melakukan konsolidasi kaum nasional untuk menjadi pendulum perubahan dan kekuatan penyeimbang.
Pada kesempatan itu, cendikiawan Nahdlatul Ulama Islah Bahrawi menyampaikan tausiyah kebangsaan dalam perspektif Islam.
Menurutnya, jika dirunut dalam sejarahnya, Islam tidak pernah bertentangan dengan Pancasila.
Lebih lanjut, Islah menjelaskan sampai saat ini masih ada sejumlah kalangan yang menolak Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Padahal Islam telah mengenal Piagam Madinah (Shahifatul Madinah) sebagai kesepakatan bersama antara kaum Muslim di Madinah yang dipimpin Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi, Suku Badui, dan suku-suku Arab lainnya agar hidup berdampingan secara damai.
“Mengutip sejarawan Muslim, Ibnu Khaldun, kecintaan terhadap negara menjadi amat penting dalam Islam. Pemahaman beragama kita juga semestinya berbasis ilmu pengetahuan. Agar agama tidak dipakai untuk kepentingan politik atau malah jadi sumber konflik,” jelas Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia tersebut.
