Yang paling ditakutkan menurut Sil Syukur adalah bahwa anggaran sebesar Rp7 miliar yang dipastikan batal digunakan tahun ini, tidak dimasukkan dalam APBD Perubahan sehingga berpotensi untuk hilang.
” Yang ditakutkan adalah tidak dimasukan di APBD Perubahan. Lalu hilang jika tidak dijaga, tidak dipantau , tidak diawasi, ya hilang dalam arti jalan ruas Hita-Bari tidak jadi di bangun.” pungkasnya.
Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari Fraksi Gerindra, Kanisius Jehabut, juga membenarkan adanya informasi pembatalan proyek jalan kabupaten ruas Hita-Bari di Kecamatan Pacar dan Masang Pacar.
Kendati ia belum mendengar secara langsung, tetapi sudah menerima laporan dari banyak pihak termasuk dari warga masyarakat soal adanya informasi pembatalan pekerjaan proyek itu karena tidak ada yang mau atau takut jadi PPK.
”Saat kami gelar rapat internal di DPRD, saya termasuk yang sangat keras bereaksi dan mempertanyakan kebenaran pernyataan itu. Apakah benar ada yang takut menjadi PPK” katanya.
Untuk mendapatkan kepastian informasinya, DPRD berencana melaksanakan rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Manggarai Barat, pada Rabu pekan depan, untuk mempertanyakan hal itu.
“Karena menurut saya, bicara takut itu tidak bisa. Saya sebagai mantan prajurit rasanya tidak pantas kita katakan takut. Tidak boleh rasa takut itu. Kalau memang betul takut, kenapa takut ? Agar tidak simpang siur maka kita bicarakan langsung dengan Pemerintah” katanya.
Dalam pertemuan dengan pemerintah nantinya, lanjut Kanis, DPRD ingin mengetahui progress APBD dan menanyakan alasan ketakutan itu.
”Dalam rapat itu nanti kita ingin tahu progress APBD, sekaligus menanyakan kenapa takut jadi PPK. Informasinya memang masih simpang siur diluar, tetapi kami juga sudah dapat laporan dari warga masyarakat, bahkan dari sejumlah PNS. Untuk ini kami perlu bicara langsung dengan Pemerintah,” katanya.
