Ia mencontohkan belum terealisasinya ketersediaan mooring yang dipasang oleh pihak swasta (PT Flobamor). Selain itu belum terdapat pula penambahan WC ditempat-tempat tracking, sehingga ia menilai bahwa pihak swasta yang mengelola TNK hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka sendiri sementara pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang pariwisata dalam Kawasan masih sangat minim sekali.
“Sehingga kami minta BTNK kembali mengelola secara utuh lagi TNK ini dengan melibatkan pemerintah daerah. Kalaupun ada pihak ketiga yang mengelola TNK ini harus memperhatikan sarana dan prasarana dan juga harus memperhatikan masyarakat lokal yang berada disekitar taman nasional komodo. Karena masyarakat nelayan ini juga hidup dari tempat pariwisata itu sendiri,” ungkapnya.
Ia juga meminta aktivitas patroli di sekitaran Taman Nasional Komodo (TNK) harus ditingkatkan untuk meminimalisir pencurian makanan Komodo.
“Kemudian aktivitas Patroli itu harus ditingkatkan untuk meminimalisir pencurian makanan-makanan komodo, seperti rusa, kerbau dan lain sebagainya,” ucapnya.
Senada juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTT, Viktor Pance mengatakan harus ada peningkatan proteksi terhadap satwa flora dan dan fauna dalam kawasan TNK.
“Kami minta agar meningkatkan proteksi terhadap satwa flora dan fauna yang ada dalam kawasan dan juga kontrol arus lalu lintas kepariwisataan di dalam kawasan TNK supaya alamnya tetap terjaga,” ungkapnya.
Ia juga berharap kepada para pelaku wisata agar mengikuti standar operasional prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
