Selain itu membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah dan masyarakat desa agar pembangunan tidak berjalan secara timpang dan tidak berkeadilan.
Hans Palen juga menyoroti ketimpangan kebijakkan pemerintah pusat terhadap pemangkasan anggaran dana desa tersebut yang dinilainya justru menghambat pembangunan disemua desa di Manggarai Barat.
“Saya sangat prihatin atas kebijakan pemangkasan anggaran tersebut, karena saya lihat Pemerintah Pusat disini tidak lagi berpihak pada daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal dari sisi pembangunan,”kata pria yang berprofesi sebagai jurnalis ini.
Menurutnya, dana desa merupakan instrumen penting untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang masih bergantung pada dukungan anggaran pemerintah.
Hans menilai, pemangkasan dana desa tidak hanya menghambat program pembangunan, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial serta memperlambat upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa di Manggarai Barat.
Untuk itu ia berharap agar Pemerintah Pusat dapat meninjau kembali kebijakan tersebut dan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat desa, agar pembangunan dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan.
“Kita sangat paham alasan pemerintah untuk efisiensi anggaran, tetapi disisi lain dampak dari pemangkasan anggaran desa ini sangat besar dimasyarakat khususnya didaerah-daerah yang selama ini masih tertinggal dari pembagunan,”bebernya.
Hans Palen justru menyarankan agar Pemerintah Pusat melakukan pemotongan anggaran khusus bagi desa yang selama ini tidak berprestasi atau yang bermasalah.
“Kalau selama ini desa sukses mengalokasikan dana desanya dengan baik untuk membangun desanya dan kesejahteraan masyarakatnya, maka dana desanya harus ditambah, bukan dipangkas,”tegasnya.
Sebaliknya sambung Hans Palen, jika desa tidak sukses atau bermasalah dalam pengelolaan dana desanya maka harus diberikan sanksi, salah satunya pemotongan anggarannya.
