Menurut Evodeus apabila tidak ada anggaran untuk biaya konservasi, pemerintah daerah bisa mengajukan ke pemerintah pusat karena pariwisata Labuan Bajo adalah aset untuk menggerakkan perekonomian di NTT.
“Kalau tidak anggaran, Pemda kan bisa ajukan anggaran ke pusat, perhatian pemerintah pusat ke Labuan Bajo ini kan tinggi, yang penting harus benar benar, yang diajukan apa, masalahnya apa. Dalam rapat kerja kita terus disampaikan agar Labuan Bajo dijaga, karena pariwisata ini kan aset untuk menggerakkan roda ekonomi NTT,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan pengawas pariwisata di Labuan Bajo harus ketat baik yang di laut maupun yang di daratan lebih khusus mengenai kebersihan.
“Pengawasan di darat maupun laut. Kontrol yang ketat, memang watak kita orang Indonesia kalau tidak diawasi pasti sesukanya saja lihat saja waterfront, sekarang semrawut padahal itu dibangun dengan APBN yang luar biasa. Walaupun hanya sekedar lewat di daratnya tapi kan menjadi pintu masuk itu harus diperhatikan juga. Tamu nggak komplain ke petugas atau kapal wisata tapi ke travel agent, ya soal kebersihan itu juga,” pungkasnya.
