Karena itu dihadapan kepala desa dirinya meminta untuk perketat pendataan pekerja yang keluar daerah di wilayah desanya masing-masing.
“Saya minta seluruh desa harus konsen secara serius mencegah kasus TPPO ini,” ujarnya.
Nara sumber dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnakertranskop dan UKM) Kabupaten Manggarai Barat yang diwakili Sekretarisnya Marselinus S Ngarung menjelaskan penyebab kasus TPPO non prosedural.
“Biasanya masyarakat tergiur dengan gaji yang fantastis, sehingga mengabaikan prosedur pengurusan administrasi,” tuturnya.
Padahal kata Marsel, sisi regulasi cukup kuat untuk mencegah dan mengantisipasi tindakan TPPO itu di wilayah Manggarai Barat.
Karena itu ia meminta agar calon pekerja migran ataupun pekerja antar pulau harus patuh terhadap berbagai persyaratan, juga berangkat melalui perekrut yang berizin.
Sementara itu, Kapolsek Lembor Ipda Alexandria Lobang selaku penegak hukum membeberkan beberapa kasus korban TPPO yang pernah ditangani pihak kepolisian Polda NTT.
“Kasus TPPO di NTT pada tahun 2023 sebanyak 279 korban. Ini jumlah yang sangat luar biasa,” cetusnya.
Modus operandi yang sering dilakukan para perekrut atau calo ialah dengan menipu orang tua korban bahwa melalui tawaran gaji yang menggiurkan.
